Pelayanan Informasi di Banjarnegara masih belum Optimal

DS – Pelayanan informasi dan dokumentasi masih belum optimal dilaksanakan di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini dibuktikan dari hasil survey yang dilakukan oleh Dinkominfo ke sejumlah OPD.  Adapun permasalahan yang ditemui di lapangan diantaranya adalah belum adanya perhatian serius dari pimpinan terhadap keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang ditugaskan mengelola informasi, website yang belum dikelola dengan baik sehingga data lama tidak diupdate, belum tersedianya prasarana yang mendukung pemohon informasi publik, dan belum adanya dukungan regulasi bagi operasional PPID.

 

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah, Indarto, Rabu (24/07) saat memberi arahan pada kegiatan Bimtek Penguatan Kelembagaan PPID Tahun 2019 di Aula Wahana Karya Praja Lantai II Setda.

“Ini tentu patut menjadi perhatian mengingat peran penting PPID sangat strategis dalam menginformasikan kebijakan, program dan kegiatan, serta hasil-hasil pembangunan kepada masyarakat” katanya.

 

Peran PPID ini berkait erat dengan kewajiban Pemerintah perihal keterbukaan informasi sesuai yang dimanatkan dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa informasi menjadi hak seluruh warga negara Indonesia.

“Dengan adanya Undang-Undang ini lembaga pemerintah maupun non pemerintah yang bersumber dari anggaran APBN dan APBD wajib menyampaikan informasi kepada publik secara transparan terkait kegiatan, program, dan kebijakan yang akan, sedang, dan telah dilaksanakan” katanya.

 

Komisioner KIP Jateng, Handoko Agung Saputro, S. Sos, tengah menyampaikan materi pada sessi I kegiatan Bimtek Penguatan Kelembagaan PPID.

 

Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Handoko Agung Saputro, mengatakan di masa lalu hampir semua informasi publik ditutup-tutupi dan hanya sedikit informasi yang dibuka untuk publik. Kondisi ini iberbeda dengan lahirnya Undang-Undang KIP dimana sekarang ini justru semua informasi boleh diberikan untuk publik kecuali yang dikecualikan. Di sinilah pentingnya, PPID yang bertugas melayani informasi publik dapat membedakan mana informasi yang bisa diberikan dan mana informasi yang dikecualikan untuk publik. Sehingga pelayanan informasi publik dapat dilaksanakan secara tepat dan cepat serta tidak menimbulkan kesan menghambat permintaan informasi dari warga masyarakat.

“Karena hampir semua informasi dibolehkan maka yang perlu diketahui justru adalah informasi yang dikecualikan untuk publik. Informasi itu diantaranya informasi yang kategorinya dapat menghambat penegakan hukum, informasi yang menggangu kepentingan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual dan informasi yang menganggu perlindungan dari persaingan usaha sehat, informasi yang membahayakan pertahanan dan keamanan negara, informasi yang menyampaikan kekayaan alam Indonesia, informasi yang merugikan ketahanan ekonomi nasional Indonesia, informasi yang menyangkut rahasia pribadi seseorang” katanya.

 

Sedangkan informasi publik yang terbuka adalah informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala seperti halnya informasi tentang organisasi, gambaran umum tiap satuan, profil, dan seterusnya. Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta seperti halnya informasi tentang bencana alam, kekeringan, banjir, dan seterusnya. Dan, informasi publik yang wajib tersedia setiap saat seperti informasi tentang peraturan, keputusan dan atau kebijakan publik, dan seterusnya.

 

Analisis Telematika dari Diskominfo Provinsi, Gema Panca Wati, menambahkan akibat tidak optimalnya pengelolaan informasi, Kabupaten Banjarnegara memperoleh nilai 11 dari skala 100 dalam penilaian Kota Informatif se Jateng. Jadi nilainya sangat rendah. Salah satu penyebabnya adalah tidak jalannya PPID pembantu yang ada di OPD-OPD.

“Kalau ingin menaikan skoringnya, PPID pembantu harus aktif mengelola informasi, salah satunya dengan selalu update informasi di website yang ada di tiap OPD” katanya.

 

Plt. Kepala Dinkominfo, Nurul Aini mengatakan tujuan dilaksanakannya kegiatan Bimtek adalah untuk mewujudkan PPID yang berkompeten dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Kegiatan dilaksanakan selama sehari dengan peserta sebanyak 44 orang terdiri dari PPID Utama dan PPID Pembantu Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.

“Narasumber kegiatan dari Diskominfo Provinsi dan  Komidisioner KIP Provinsi Jateng” katanya. (*_eko / DS)

 Sumber : DERAP SERAYU KABUPATEN BANJARNEGARA